Di sebuah koran Solopos (18 Juli 2011) yang saya baca ada berita; Gubernur minta bupati-walikota atur struktur birokrasi. Gubernur Jawa Tengah mendukung wacana peniadaan perekrutan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk sementara akan membuat efisiensi di semua lini.
Polemik tentang biaya belanja pegawai yang tinggi dan produktivitas yang rendah menjadi sebab penghentian sementara perekrutan CPNS. Terjadi ketidak-efisiensi-an, jika suatu pekerjaan bisa dikerjakan 2 orang mengapa harus mempekerjakan 4 orang. Ada tenaga yang sia-sia. Untuk itu harus cermat dalam mengatur struktur birokrasi.
Mayoritas APBD kabupaten/kota terserap untuk belanja pegawai, langsung atau tidak langsung. Padahal jika suatu daerah melakukan belanja pegawai lebih dari 60% APBD diprediksi akan mengalami kebangkrutan dalam 2-3 tahun berikutnya. Setidaknya berdasarkan penelitian, ada 124 pemerintah daerah yang menganggarkan belanja pegawai hingga di atas 60% dari APBD. Jika kondisi ini terus dibiarkan terus menerus, diperkirakan akan mengancam kebangkrutan daerah dalam 2-3 tahun mendatang. Sebanyak 124 daerah memiliki anggaran belanja pegawai di atas 60% dengan belanja modal hanya 1%-15%.
Itu tadi rangkuman isi berita yang saya baca. Padahal biasanya setiap tahun selalu ada tes CPNS, biasanya akhir tahun. Jika memang benar tahun ini tidak ada perekrutan CPNS maka akan banyak yang gigit jari. Karena berdasarkan pengalaman, peminat atau pendaftar tes CPNS selalu banyak. KarenaPNS masih dianggap profesi yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan.
Hal lain yang menyebabkan perekrutan CPNS dihentikan sementara menurut saya adalah prosesnya kadang tidak bersih. Ada banyak kasus yang selalu mengikuti proses perekrutan CPNS yaitu KKN. Diakui atau tidak hal ini terjadi di beberapa daerah. Misalnya untuk lulusan diploma harus membayar sekian dan lulusan sarjana membayar lebih banyak dari diploma untuk jadi CPNS. Belum lagi masalah penempatan, misalnya untuk tenaga pendidik atau kesehatan masih ada juga setor uang jika ingin ditempatkan di dekat rumah atau tidak ingin di daerah terpencil.
Semua itu adalah realita yang harus disikapi oleh penyelenggara pemerintahan di daerah. Mengatur kembali struktur birokrasi, melakukan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan melakukan perekrutan dengan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang baik.
Pertanyaan saya menjadi, bagaimana untuk PNS fungsional semisal tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan? Apakah juga akan dihentikan sementara? Kalau memang kenyataan di lapangan memang benar-benar membutuhkan. Saya tidak bisa menjawab, tapi akan lebih bijak jika mengutamakan dahulu tenaga sukarelawan/honorer yang benar-benar sudah lama mengabdi untuk diangkat menjadi PNS.
__________
0 komentar:
Posting Komentar